OJK Buka-Bukaan Bursa Karbon RI, 5 Sektor Ini Sudah Ikutan

SHARE  

Tekan Emisi, Pertamina Jadi Yang Terdepan Dalam Bursa Karbon Nasional(CNBC Indonesia TV) Foto: Tekan Emisi, Pertamina Jadi Yang Terdepan Dalam Bursa Karbon Nasional(CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan hingga saat ini terdapat sebanyak 5 sektor yang sudah ikut serta dalam bursa karbon dalam negeri. Diantaranya adalah sektor energi, volume, limbah, agriculture dan industri umum.

Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK, Lufaldy Ernanda mengungkapkan, selain dari 5 sektor tersebut, terdapat industri lainnya juga yang aktif dalam bursa karbon ini.

“Dari kacamata kami justru industri di luar ini termasuk banking itu sangat-sangat proaktif di bursa karbon. Banyak sekali justru perusahaan-perusahaan di luar sektor yang diberikan mandat untuk menurunkan emisi itu justru terlibat ya,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Senin (25/3/2024).

Baca: Belum ‘Kiamat’, Dunia Dinilai Masih Butuh Batu Bara 30 Tahun Lagi

Lufaldy mengatakan, bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara (ASEAN) yang juga memiliki bursa karbon, transaksi awal Indonesia terpantau menjadi yang paling tinggi. Khususnya pada saat bursa karbon mulai di launching. dengan transaksi yang lumayan besar.

Asal tahu saja, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat nilai transaksi efek di perdagangan perdana Bursa Karbon, Selasa (26/9/2023) sebesar Rp 29,2 miliar. Nilai tersebut mencakup total volume perdagangan karbon sebesar 459.953 ton CO2. Adapun total transaksi hariannya mencakup 27 transaksi.

“Nah ketika setelah launching memang ada slowing down di situ ya. Ketika slowing down beberapa transaksi mulai menurun ya. Tapi as of today menurut saya perkembangannya lumayan bagus sih,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa pendirian bursa karbon Indonesia merupakan momentum bersejarah Indonesia dalam mendukung upaya Pemerintah mengejar target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai ratifikasi Paris Agreement.

“Bursa karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia karena volume maupun keragaman unit karbon yang diperdagangkan dan kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu,” kata Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (27/9).

Indonesia memiliki target menurunkan emisi GRK, sebesar 31,89 persen (tanpa syarat dan tanpa bantuan internasional) atau sebesar 43,2 (dengan dukungan internasional) dari tingkat emisi normalnya (atau Business As Usual) pada 2030. Sesuai berlakunya UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi perdagangan karbon melalui bursa karbon dihttps://pembangkitkuku.com/ Indonesia.

Pertamina Pastikan Pasokan Energi Tetap Normal, Pasca Gempa Tuban

SHARE  

Suasana antrian pengemudi motor untuk mengisi BBM di SPBU Pertamina Kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu, (30/3/2022). (CNBC Indoneia/ Muhammad Sabki) Foto: Ilustrasi SPBU (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia – Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG masih dalam keadaan normal, pasca Gempa Bumi bermagnitude 5,3 – 6,5 SR di perairan Laut Jawa Utara Kabupaten Tuban.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan bahwa seluruh lembaga penyalur baik BBM maupun LPG di Tuban dan Pantura Jawa Timur masih beroperasi normal.

“Kami sudah melakukan pengecekan terhadap seluruh sarfas kita di pantura. Mulai dari Terminal BBM Tuban, Integrated Terminal Surabaya, Depot LPG MEM Gresik dan seluruh front liner SPBU, Agen yang melayani masyarakat dalam keadaan aman,” ujar Ahad, Sabtu, (23/3/2024).

Di Kabupaten Tuban sendiri terdapat beberapa sarana fasilitas Pertamina Patra Niaga antara lain 1 Terminal BBM, 31 SPBU, 2 SPBU Nelayan, 4 SPBE, 1 Balai Pemeliharaan Tabung dan 30 Agen LPG.

“10 SPBU dan Pertashop yang berada di Pantura Tuban juga aman. Tidak ada gangguan pasokan BBM dan LPG semuanya tetap berjalan normal,” tambah Ahad.

Baca: Mata Uang Asia “Menangis”, Rupiah-Yen-Ringgit Ambruk Berjamaah

Masyarakat pun diimbau tidak terpengaruh berita hoax dan tetap mengakses informasi resmi seputar layanan Pertamina melalui Call Center 135, sosial media @pertamina @pertaminapatraniaga dan @patraniaga.jatimbalinus.

“Kami menghimbau masyarakat tidak berlebihan dalam membeli BBM maupun LPG. Kami terus memonitor situasi terkini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” pungkas Ahad.

Baca: Bisnis Ini Diramal Jadi Primadona di Era Prabowo-Gibran

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina terus memantau operasional serta aspek keselamatan dan kehandalan sarana dan fasilitasnya, baik yang ada di wilayah Jawa Timur, maupun wilayah Indonesia lainnya.

“Pertamina Group berkoordinasi untuk memastikan operasional tetap terjaga, masyarakat terlayani, dan sarfas berada dalam kondisihttps://pembangkitkuku.com/ baik,” ujarnya.

Sukses Tangani Manajemen Krisis, Waskita Raih Penghargaan PRIA 2024

SHARE  

Waskita Karya Foto: dok Waskita Karya

Jakarta, CNBC Indonesia – PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berhasil meraih penghargaan pada ajang Public Relations Indonesia Awards 2024 untuk kategori Manajemen Krisis.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Pemimpin Cabang Indonesia The Asia-Pacific Association of Communication Directors (APACD) Fardila Astari sebagai salah satu juri pada ajang tersebut.

Fardila Astari mengatakan, salah satu aspek penilaian yang mendapat perhatian serius dari para juri adalah strategi komunikasi terstruktur terhadap program PR.

Menurutnya, peserta tahun ini umumnya berhasil menunjukkan objective yang SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound ) yang terkoneksi dengan masalah, dan kemudian ada solusi dari permasalahan tersebut.

Sementara itu, SVP Corporate Secretary Perseroan, Ermy Puspa Yunita mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang disematkan kepada Waskita. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Waskita berhasil melaksanakan manajemen krisis dengan baik.

“Ini merupakan bukti bahwa Waskita berhasil melaksanakan Manajemen Krisis dengan baik,” ucapnya, JUmat, (22/3/2024).

Baca: Pengusaha Kaget Ekonomi Global Parah, Minta Prabowo Tunda PPN 12%

Ermy menambahkan, kondisi ini mendorong PR untuk mampu bergerak secara dinamis dalam setiap keadaan dan berperan penting untuk membangun komunikasi korporat yang lebih baik.

“Untuk menangani manajemen krisis dapat dilakukan dengan menciptakan komunikasi yang baik sehingga output -nya bisa berdampak positif bagi perusahaan,” tambah Ermy.

Untuk diketahui, PR INDONESIA Awards (PRIA) merupakan ajang kompetisi yang menilai kinerja kehumasan/PR di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan swasta nasional, multinasional, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, hingga perguruan tinggi.

Baca: Bakal Ada Hajatan Besar di Jakarta Tahun Ini, Kepala Negara Kumpul

Tahun ini, ajang yang sudah berlangsung selama sembilan kali tersebut diikuti oleh 694 entri dari 190 institusi. Entri tersebut terentang dari kategori Owned Media , Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan Tahunan, Program PR, Departemen PR, hingga Komunikasi CSR.

“Semoga penghargaan ini dapat mendorong peran PR untuk mampu bergerak secara dinamis dalam setiap keadaan dan berperan penting untuk membangun komunikasi korporat yang lebih baik. Komunikasi bukan hanya sekedar untuk mengelola reputasi, tetapi mampu menciptakan komunikasi yang informatif dan transparan, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh publik dapat kami jaga dengan baik,” pungkas https://pembangkitkuku.com/Ermy.

Juragan Mal Yakin Prabowo-Gibran Tak Utak-atik Program Jokowi, Kenapa?

SHARE  

Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja saat konferensi pers KLINGKING FUN 2024, Pesta Diskon Anti Golput di Jakarta, Kamis (1/2/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja saat konferensi pers KLINGKING FUN 2024, Pesta Diskon Anti Golput di Jakarta, Kamis (1/2/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan dunia usaha mengkhawatirkan penggantian pimpinan negara membuat berbagai kebijakan ikut berubah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebut hal itu sesuai pengalaman yang sudah terjadi pada periode-periode sebelumnya.

“Pertama kebijakan yang biasanya terjadi di Indonesia kalau ada ganti kebijakan pusat dan daerah, langsung berubah kebijakan dari sebelumnya, ini yang akan menyulitkan pelaku usaha, biasanya kebijakan jangan sama dengan sebelumnya. Ini kami harap bisa dihindari,” katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/03/2024).

Kesulitan pelaku usaha akibat berubah-ubahnya kebijakan itu membuat dunia usaha mengalami ketidakpastian, padahal itu adalah bagian penting dalam kestabilan iklim usaha. Namun pemenang Pemilu 2024 ini yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membawa program keberlanjutan.

Baca: Nah! Ini Sosok Menkeu Idaman Versi Ekonom

Jika melihat program kerja Prabowo Gibran yang melanjutkan kerja pemerintah kami harap diteruskan. Kalau berubah-ubah terus sulit, apalagi kalau dengan satu tujuan yang penting ngga sama dengan sebelumnya, wah ini masalah buat kita,” ujarnya.

“Tapi kami optimis Prabowo-Gibran melanjutkan karena beberapa kali melanjutkan program selanjutnya tapi bukan asal melanjutkan, yang baik dilanjutkan. Kalau kurang di pemerintahan Jokowi bisa diperbaiki,” tambah Alphonsus.

Karena itu, meski ada pergantian rezim, Ia mengaku tidak terlalu khawatir Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak bakal membawa banyak perubahan dunia usaha.

“Kami optimis. Tidak ada perubahan-perubahan yang membuat kondisi usaha makin sulit. Jadi mudah-mudahan dari program kerja ngga terlalu banyak diubah, bahkan kami harap yang kurang diperbaiki,” sebut Alphonsus.

Baca: Tolak PPN 12%, Pengusaha “Teriak” Minta Tolong ke Prabowo-Gibran

Terkait kondisi industri ritel saat ini, dia berharap, momen Ramadan-Lebaran akan membawa keuntungan. Dia pun menilai, proses di MK terkait hasil pemilu tak akan berdampak signifkan karena bertepatan dengan momen Ramadan-Lebaran.

“Ramadan dan Idulfitri itu puncak bagi ritel di Indonesia, jadi kehati-hatian di MK terbantu oleh Ramadan dan Idulfitri ini. Saya kira pengaruhnya ngga terlalu signifikan, khususnya bagi industri ritel di Indonesia,” ujar https://pembangkitkuku.com/Alphonsus.

Wapres Baru RI Bakal Punya Tugas Urus Jabodetabekjur

SHARE  

Pengunjung mencoba fasilitas sepeda gratis berbasis aplikasi di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (10/8/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan menyediakan layanan bike sharing berbasis aplikasi gratis untuk para pengunjung Monas untuk digunakan berkeliling. Aplikasi bisa diunduh di AppStore atau PlayStore dengan nama  Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bahwa Wakil presiden akan turut terlibat dalam pembangunan Jakarta ke depannya. Ini menyusul status Jakarta usai tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota (DKI).

Menurut Tito Jakarta nantinya akan diperluas menjadi kota aglomerasi. Kota aglomerasi sendiri yaitu kota yang pembangunannya akan diikuti dengan kota-kota satelitnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau Jabodetabekjur.

Tito mengatakan, opsi kota aglomerasi ini dipilih karena tak perlu mengubah arah pembangunannya secara administrasi menjadi kota megapolitan atau metropolitan.

“Karena nanti akan merubah undang-undang (UU) banyak sekali, UU Jawa Barat, UU Banten, UU tentang Depok, UU Bekasi, UU banyak sekali, sehingga akhirnya disepakati saat itu disebut saja kawasan aglomerasi yang tidak ada keteritakannya masalah administrasi,” ucap Tito saat rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Jakarta, dikutip Minggu (17/3/2024).

Baca: Jakarta Kehilangan Status DKI, Nasibnya Jadi Begini

Pembahasan arah pembangunan baru Jakarta, dan statusnya sebagai daerah khusus saat ini tengah dibahas antara pemerintah, Baleg DPR, dan DPD melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Tito menjelaskan dijadikannya Jakarta sebagai kota aglomerasi karena saat ini wilayah itu tak memiliki batas wilayah secara alam, dan masyarakatnya juga sudah berpadu dalam aktivitas sosialnya, termasuk permasalahan yang dihadapi masyarakatnya sama, seperti polusi, sampah, hingga lalu lintas.

“Karena sudah menjadi satu kesatuan, banyak yang menjadi permasalahan bersama, mulai dari lalin, polusi, banjir, migrasi penduduk, bahkan juga masalah-masalah di bidang kesehatan seperti Covid, dan lain-lain jadi demikian banyak masalah. Oleh karena itu perlu harmonisasi dan penataan serta evaluasi,” ucap Tito.

Dalam pembangunan itu, wakil presiden akan dilibatkan sebagai ketua badan khusus yang mengharmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakannya, seperti yang sudah dilakukan selama ini melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

Baca: Rumah Menteri di IKN Disebut Kecil, Luhut Sampai Kaget

“Ditangani oleh wapres dan ini mirip seperti yang sudah kita lakukan di Papua dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua yang tugasnya sama, harmonisasi, evaluasi, bukan mengambil alih kewenangan pemda,” kata Tito.

Meski akan dipimpin wapres dalam pembangunannya, Tito mengatakan, tidak berarti kebijakan pembangunannya akan diambil alih dari pemerintah daerah atau pemda. Sebab, eksekusi kebijakannya tetap dilakukan oleh masing-masih pemda di wilayah yang termasuk aglomerasi.

“Prinsip pemda, eksekusinya dilakukan oleh pemerintahan daerah masing-masing, dan ini sudah berjalan hampir dua tahun dipimpin oleh wapres di Papua, karena memerlukan harmonisasi itu,” ucap Tito.

Dukung Anies Maju di Pilgub DKI Jakarta? NasDem dan PKS Buka Suara

SHARE  

Calon Presiden (Capres) No urut 1, Anies Baswedan berangkat ke TPS 60, Cilandak, Jakarta Selatan untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024. Rabu (14/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Foto: Calon Presiden (Capres) No urut 1, Anies Baswedan berangkat ke TPS 60, Cilandak, Jakarta Selatan untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024. Rabu (14/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia – Partai Nasional Demokrat (NasDem) mulai buka-bukaan soal kandidat yang akan dipilih maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Apakah NasDem kembali akan menyodorkan nama Anies Baswedan seperti di Pilpres 2024?

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan pihaknya masih menunggu hasil keputusan perhitungan suara Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024 mendatang.

Baca: Dukung Anies Maju Pilgub DKI Jakarta? PKS Beri Jawaban Tak Terduga

“Kita masih menghormati proses di KPU,” katanya di acara Political Show di CNN Indonesia TV, dikutip Sabtu (16/3/2024).

Namun usut demi usut, NasDem sudah punya kandidat dari internal partai untuk maju menjadi Jakarta 1, dengan catatan gubernur ditentukan lewat pemilihan umum bukan penunjukan langsung. Kandidat tersebut adalah Bendahara Umum NasDem yang juga Ketua DPW NasDem DKI Jakarta Ahmad Sahroni.

“Jadi sebelum itu ditetapkan posisi NasDem adalah mengusulkan nama dari internal yaitu Kakak Ahmad Sahroni,” ucapnya.

Wibi berpendapat ada beberapa alasan NasDem mengusung nama Sahroni menjadi cagub DKI Jakarta. Pertama, Sahroni dikenal baik sebagai orang Jakarta Utara terutama Tanjung Priok. Sahroni juga sudah dikenal luas masyarakat Jakarta.

“Ketika mulai kita bicara city of dream Jakarta itu adalah wujudnya Ahmad Sahroni, from nobody be somebody. Jadi di situ kita memberikan kesempatan itu kepada Bang Sahroni untuk maju di Jakarta,” ujarnya.

PKS-NasdemFoto: PKS-Nasdem
PKS-Nasdem

Lantas dengan mengusung Ahmad Sahroni, apakah NasDem sudah yakin rela melepas nama Anies Baswedan? Wibi berpendapat semuanya masih cair atau masih ada perubahan. Semua akan ditentukan setelah KPU mengumumkan secara resmi siapa pemenang Pilpres 2024.

“Jadi Pak Anies maju kembali? kita menghargai proses di KPU itu. Pertama setelah tanggal 20 setelah ditetapkan KPU tentunya NasDem punya sikap untuk maju di DKI Jakarta, entah itu Pak Anies maju kembali atau memang kita tetap pada usungan kita Bang Ahmad Sahroni,” tuturnya.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih terus konsisten memberikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun apakah hal ini akan berlanjut di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024?

Politikus sekaligus Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera buka suara. Mardani mengakui Anies punya rekam jejak bagus di DKI Jakarta. Hal ini menurutnya terbukti dengan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Pertama tentu kita melihat Anies Baswedan punya track record memimpin DKI Jakarta 5 tahun tingkat kepuasannya sangat tinggi sekali dan terbukti walaupun kalah Mas Anies kalahnya di Jakarta (Pilpres 2024) hanya 50 ribu (suara). Jakarta Pusat AMIN menang, Jakarta Selatan AMIN menang, Jakarta Timur AMIN menang, di Barat dan Utara kalah tetapi dapat nomor dua,” timpal Mardani 

“Artinya Mas Anies itu sudah terbukti memimpin dengan baik dan terbukti di Pilpres,” imbuhnya.

Namun untuk urusan Pilgub DKI Jakarta, PKS tak mau buru-buru mendukung atau menyodorkan nama Anies. PKS akan fokus terlebih dahulu untuk melihat hasil Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Koalisi perubahan tetap fokus mengawal di 20 Maret ada keputusan tegas dan jelas dan jangan lupakan PKS, NasDem dan teman-teman PDIP lagi mengupayakan hak angket, mudah-mudahan itu bergulir dengan lancar sehingga masyarakat tahu tidak ada kecurangan itu,” sebutnya.

Baca: Terungkap! NasDem Pilih Sosok Ini Maju Pilgub DKI Jakarta, Anies?

Untuk kembali mendukung Anies di Pilgub DKI Jakarta, Mardani bilang PKS butuh keputusan dari Majelis Dewan Syuro. Apabila keputusan tersebut didapat, PKS tak akan ragu-ragu dan berjuang untuk memenangkan Anies.

“PKS masih menunggu Majelis Syuro tetapi siapapun yang bertarung di Jakarta akan sangat meperhatikan PKS karena kita partai solid terbukti menang di Pilkada DKI. Setelah 20 Maret, setelah angket akan lebih jelas seperti apa https://pembangkitkuku.com/komposisinya,” tegasnya.

Fantastis! Ada Potensi Minyak Bumi 1 Miliar Barel di Dekat Jakarta

SHARE  

Pertamina, ONWJ, Pertamina Hulu Energi, Offshore Foto: Pertamina, ONWJ, Pertamina Hulu Energi, Offshore

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya potensi sumber daya minyak dan gas bumi (migas) jumbo sebesar 800 juta barel hingga 1 miliar barel yang berada di Lapangan Zulu, Blok Offshore North West Java (ONWJ).

Wilayah Kerja (WK) migas ini membentang dari Kepulauan Seribu DKI Jakarta sampai ke Cirebon, Jawa Barat (Jabar).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi beberapa area lapangan minyak yang menyimpan potensi cukup besar untuk segera dikembangkan. Salah satunya seperti yang ada di wilayah kerja (WK) ONWJ yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE)

Baca: Ada Perkiraan Minyak Jumbo Dekat Jakarta, Ini Dia Pemiliknya

“Ada 1 lapangan yang coba kita scope, lebih zoom adalah di laut yang dikelola ONWJ itu besar. Lapangan Zulu namanya. Tapi itu lapangannya heavy oil. Saya sarankan Pertamina eksploitasi itu. Zulu Gede banget. Volumenya bisa 800 juta barel sampai 1 miliar barel sumber daya. Itu bisa dikelola,” kata Tutuka ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Jumat (15/3/2024).

Semula, Tutuka mengakui bahwa target 1 juta barel per hari kemungkinan bisa saja bergeser dari yang sebelumnya ditetapkan pada 2030 menjadi 2033. Mengingat, penurunan produksi secara alamiah masih terus berlangsung.

Menurut dia, beberapa upaya yang dilakukan di sektor hulu migas saat ini masih sebatas pada menahan laju penurunan produksi. Sehingga, cukup sulit untuk mengerek produksi minyak tanpa adanya penemuan baru. “Bisa saja (bergeser 2033). Itu mungkin rencananya masih di SKK Migas ya tapi kalau menurut kami bisa saja,” kata Tutuka.

Meski begitu, pihaknya masih terus berupaya untuk merealisasikan target produksi 1 juta barel per hari pada 2030. Beberapa diantaranya melalui pencarian cadangan Migas Non Konvensional (MNK) serta peningkatan produksi minyak menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

“Kalau itu berhasil saya kira keduanya akan menyumbang kontribusi besar untuk produksi minyak. Ini dari perspektif Dirjen https://pembangkitkuku.com/Migas ya,” ujarnya.

Jokowi Terima THR & Gaji Ke-13 Full 100% Tahun Ini, Segini Nilainya


Presiden RI Joko Widodo memberi sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2024, Jakarta, 7/4. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah merilis aturan mengenai pembagian THR dan gaji Ke-13. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2024 ini diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2024.

Beleid ini menegaskan pemberian tunjangan hari raya (THR) serta gaji ke-13 ini merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, THR dan gaji ketiga belas tahun ini diberikan secara penuh. Sumber THR dan gaji ke-13 bersumber dari APBN meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Sementara yang bersumber dari APBD, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Baca: Jokowi Cairkan THR PNS, TNI & Polri Tanggal Segini, Catat!

Presiden dan Wakil Presiden juga dianggarkan untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13. Adapun, gaji presiden bisa mencapai Rp 30,24 juta atau dengan penghitungan 6 x Rp 5,04 juta per bulan. Sementara itu, gaji wakil presiden mencapai Rp 20,16 juta dengan penghitungan 4 x Rp 5,04 juta per bulan.

Sampai saat ini, belum ada revisi aturan terkait hal tersebut meskipun Jokowi merencanakan kenaikan gaji menteri untuk tahun ini. Dengan demikian, belum ada kenaikan gaji presiden dan wakil presiden sejak era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sampai saat ini.

Selain gaji pokok, presiden dan wakil presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) 68/2001 tentang Perubahan Atas Keppres 168/2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Baca: Menteri Jokowi Janjikan 3 Insentif Ini Buat PNS Daerah 3T

Adapun besaran tunjangan presiden ditetapkan sebesar Rp 32,5 juta per bulan. Sementara itu, wakil presiden juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 22 juta per bulan.

Komponen THR dan gaji ke-13 tahun ini mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau jabatan umum. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 42/PMK.05/2021.

Artinya, presiden setidaknya mengantongi THR dan gaji ke-13 masing-masing sebesar Rp 62,74 juta. Sementara itu, wakil presiden akan menerima THR dan gaji ke-13 masing-masinghttps://pembangkitkuku.com/ sebesar Rp 42,16 juta.

Jokowi Terima THR & Gaji Ke-13 Full 100% Tahun Ini, Segini Nilainya

SHARE  

Presiden RI Joko Widodo memberi sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2024, Jakarta, 7/4. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah merilis aturan mengenai pembagian THR dan gaji Ke-13. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2024 ini diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2024.

Beleid ini menegaskan pemberian tunjangan hari raya (THR) serta gaji ke-13 ini merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, THR dan gaji ketiga belas tahun ini diberikan secara penuh. Sumber THR dan gaji ke-13 bersumber dari APBN meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Sementara yang bersumber dari APBD, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Baca: Jokowi Cairkan THR PNS, TNI & Polri Tanggal Segini, Catat!

Presiden dan Wakil Presiden juga dianggarkan untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13. Adapun, gaji presiden bisa mencapai Rp 30,24 juta atau dengan penghitungan 6 x Rp 5,04 juta per bulan. Sementara itu, gaji wakil presiden mencapai Rp 20,16 juta dengan penghitungan 4 x Rp 5,04 juta per bulan.

Sampai saat ini, belum ada revisi aturan terkait hal tersebut meskipun Jokowi merencanakan kenaikan gaji menteri untuk tahun ini. Dengan demikian, belum ada kenaikan gaji presiden dan wakil presiden sejak era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sampai saat ini.

Selain gaji pokok, presiden dan wakil presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) 68/2001 tentang Perubahan Atas Keppres 168/2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Baca: Menteri Jokowi Janjikan 3 Insentif Ini Buat PNS Daerah 3T

Adapun besaran tunjangan presiden ditetapkan sebesar Rp 32,5 juta per bulan. Sementara itu, wakil presiden juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 22 juta per bulan.

Komponen THR dan gaji ke-13 tahun ini mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau jabatan umum. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 42/PMK.05/2021.

Artinya, presiden setidaknya mengantongi THR dan gaji ke-13 masing-masing sebesar Rp 62,74 juta. Sementara itu, wakil presiden akan menerima THR dan gaji ke-13 masing-masing sebesar Rp 42,16 juta.

Dicecar DPR Soal Bansos Beras, Begini Respons Mendag Zulhas

SHARE  

Jokowi Serahkan Bantuan Pangan Beras Untuk Masyarakat Foto: CNBC Indonesia TV

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi VI DPR VI mencecar penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bantuan beras yang disalurkan pemerintah. Meski penyaluran bantuan beras itu sempat dihentikan sementara pada 8-14 Februari karena Pemilu 2024, penyaluran bantuan itu tetap dipertanyakan.

Pertanyaan datang dari anggota Komisi VI DPR Amin AK dan Herman Khaeron.

Amin mempertanyakan terkait data bansos yang dinilai tidak memiliki acuan valid. Pasalnya banyak perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan Kemendag.

Menurutnya, memang kenaikan harga beras cenderung melambung ketika Ramadan dan Lebaran, bahkan menjelang Pemilu. Namun yang menjadi sorotan adalah kenaikan harga beras pada pemilu ini yang dinilai terbesar dibandingkan pemilu sebelumnya.

“Setiap pemilu impor besar tinggi tapi ini tertinggi,” ungkapnya.

Meskipun pemerintah telah melakukan impor dalam jumlah yang besar, pertanyaan berikutnya timbul kelangkaan dan harga yang sangat mahal.

“Mestinya, memiliki manajemen bansos yang bagus,” sebutnya.

Baca: Bos Bulog Akui Sulit Beli Beras untuk Stok Pemerintah, Ini Penyebabnya

Hal senada juga dikatakan oleh Herman Khaeron yang meminta adanya data perbandingan antara harga beras saat Ramadan dan Idul Fitri dengan pemilu.

“Tolong dikeluarkan data ini sehingga kita bisa mengukur, oh tingkat kenaikan harga bukan hanya El Nino karena di-cover tapi juga persoalan lain,” pungkasnya.

Penyaluran bansos beras tersebut memang sempat menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Zulhas menampik ada kepentingan politik di balik bansos beras tersebut. 

Zukhas mengatakan, bansos sangat dibutuhkan oleh masyarakat termasuk petani. Pasalnya cuaca kemarau panjang akibat El Nino menyebabkan masa tanam dan panen bergeser dan memengaruhi ketersediaan stok beras.

“Kalau panen bergeser berarti petani nggak tanam beras, berarti petani nggak punya beras. Makanya itu kalau bapak-bapak bagi-bagi beras, pasti diserbu. Artinya banyak masyarakat kita kesulitan. Oleh karena itu bansos diperlukan, pemilu atau tidak pemilu,” tukasnya.

Baca: Bos Bulog Beberkan Pengaruh Bansos Jokowi ke Harga Beras, Ternyata Ini
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan saat memberikan pemaparan di DPR RI. (Tangkapan layar Youtube DPR RI)Foto: Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan saat memberikan pemaparan di DPR RI. (Tangkapan layar Youtube DPR RI)
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan saat memberikan pemaparan di DPR RI. (Tangkapan layar Youtube DPR RI)

Zulhas menyebut, penghentian bansos tidak dapat dilakukan hanya karena kondisi Pemilu. “Orang rakyatnya nggak tanam padi, nggak tanam, pasti nggak punya beras. Masa karena pemilu kita setop,” imbuhnya.

Zulhas mengungkapkan, minimnya ketersediaan beras bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan di beberapa negara. “Orang nggak tanam padi, susah tanam,” ucapnya.

Kondisi El Nino menyebabkan penurunan jumlah produksi beras Januari-Maret sebesar 2,8 juta ton dibandingkan produksi tahun lalu akibatnya harga gabah naik menembus Rp 8.000 di penggilingan.

Zulhas menambahkan, kenaikan harga beras juga terjadi di India sehingga negara tersebut menghentikan ekspor beras. Sedangkan kenaikan beras Thailand naik 32% per Februari 2024 sebesar US$ 610 dari periode yang samahttps://pembangkitkuku.com/ tahun lalu.