Beda Dengan Nikel, Aksi Jokowi Ini Kurang Bertaji

SHARE  

Jokowi Resmi Setop Ekspor Bijih Bauksit Per Juni 2023 (CNBC Indonesia TV) Foto: Jokowi Resmi Setop Ekspor Bijih Bauksit Per Juni 2023 (CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah melarang kegiatan ekspor bijih bauksit ke luar negeri sejak Juni 2023. Hanya saja, pelarangan ekspor itu belum menumbuhkan pengembangan hilirisasi bauksit di dalam negeri.

Hal itu tentunya berbeda dengan hilirisasi nikel yang sudah menjamur di Indonesia. Dalam catatan Kementerian ESDM, hilirisasi nikel atau smelter nikel di Indonesia sudah mencapai 116 smelter.

Lalu bagaimana dengan smelter bauksit?

Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) blak-blakan, Plh. Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan pembangunan khususnya pada 8 smelter bauksit di Indonesia masih mandek lantaran pendanaan yang ‘seret’.

PILIHAN REDAKSIFaisal Basri Tuding Program Kebanggaan Jokowi SesatTiba-Tiba Faisal Basri Tantang Luhut Debat Soal Hilirisasi, Ada Apa?Bukan Nikel, Baterai Mobil China Ini Ternyata Masih Pakai LFP

Dia menyebutkan untuk membangun 1 saja smelter bauksit di Indonesia membutuhkan dana hingga US$ 1,2 miliar atau setara Rp 18,8 triliun (asumsi kurs Rp15.670 per US$).

“Sudah sering saya katakan masalahnya hanya financial. Karena apa? Karena biaya sangat besar. Untuk (kapasitas) 2 juta ton itu ya, not more than kira-kira US$ 1,2 miliar. Dan ini bukan ringan,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Rabu (7/2/2024).

Hilirisasi bauksit juga menjadi satu kewajiban lantaran termaktub dalam Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Ronald mengatakan sumber pendanaan yang bisa diharapkan oleh para perusahaan yang ingin membangun smelter di Indonesia melalui investor asing. Namun, untuk mendapatkan pendanaan dari investor asing itu tidak bisa didapatkan dengan mudah.

“Nah kalau yang kita harapkan sekarang, investor yang biasanya lebih mudah, itu sudah tidak mudah-mudah amat hari ini. Kenapa? Karena ada proses panjang, ada Covid, ada macam-macam, ada perubahan kebijakan, policy dan sebagainya. Ini yang menjadi hambatan kita bersama,” bebernya.

Sementara pendanaan dari dalam negeri sulit untuk didapatkan lantaran pengembalian dana dari perusahaan kepada bank dalam negeri dinilai terlalu lama karena masa Break Even Point (BEP) atau titik impas yang panjang.

“Bayangkan kalau perbankan lokal saja tidak bersedia untuk membiayai. Dalam tanda petik quote and quote, karena tidak feasible menurut beliau. Saya sudah bicara banyak dengan bank-bank tertentu. Apalagi luar negeri. Kan ini masalah,” ungkapnya.

Dengan begitu, dia menyebutkan sebetulnya Indonesia hanya butuh sebanyak 6 smelter dari yang direncanakan terdapat 8 smelter yang akan dibangun di dalam negeri. Dia memperhitungkan, dengan pembangunan 6 smelter nantinya sudah akan bisa menyerap produksi bijih bauksit di dalam negeri.

“Dan kalau 8-8-nya kita buat, Indonesia itu perlu mungkin lima atau enam saja. Itu cukup. Kenapa? Kalau nanti banyak juga masalahnya jadi masalah baru lagi,” tandasnya.

Minta Bikin Konsorsium

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga buka suara perihal ini. Ia bahkan mendorong pengusaha bauksit membentuk konsorsium untuk merealisasikan pembangunan smelter.

“Kalau memang gitu bisa enggak ada solusi, ya bergabung lah. (Bikin konsorsium) kalau bisa. Ini kan saran aja,” kata Arifin ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (2/2/2024).

Sebelumnya, Arifin membeberkan dari rencana pembangunan 12 smelter bauksit di dalam negeri, baru ada 4 smelter yang sudah beroperasi. Sisanya, sebanyak 8 proyek smelter bauksit masih dalam tahap pembangunan.

Bahkan, berdasarkan peninjauan ke lapangan, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil verifikator independen. Temuan di lapangan menunjukkan dari 8 proyek smelter, 7 lokasi smelter masih berupa tanah lapang.

“Walaupun dinyatakan dalam laporan hasil verifikasi ditunjukkan kemajuan pembangunan sudah mencapai kisaran antara 32% sampai 66%,” kata Arifin dalam Rapat Kerja bersama https://outbackball.com/Komisi VII DPR RI, Rabu (24/5/2023).

Ekonomi RI Tumbuh 5,05% di 2023, Sri Mulyani: Tetap Solid!

SHARE  

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberi pemaparan Konferensi Pers KSSK: Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2023. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberi pemaparan Konferensi Pers KSSK: Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2023. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan perekonomian Indonesia untuk keseluruhan 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,31%.

Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023 mencapai 5,04%. Dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,05% tersebut, maka total PDB mencapai Rp20.892,4 T dan PDB per kapita mencapai Rp74,96 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah perlambatan global.

“Meski perekonomian dunia mengalami perlambatan, Alhamdulillah perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh positif,” papar Sri Mulyani dalam postingan di Instagram @smindrawati, dikutip Selasa (6/2/2024).

PILIHAN REDAKSIAirlangga Buka Suara Soal Isu Mundur Sri Mulyani dari KabinetBahlil Respons Kritik Soal Bansos : Ngapain Tanggapi AhokPemerintah Bakal Evaluasi Bansos Saat Ramadan, Mau Ditambah?

Dia mengatakan capaian ini merupakan suatu cerita positif dari perekonomian Indonesia di tahun 2023, tahun yang sejak awal diprediksi oleh banyak lembaga internasional sebagai tahun yang penuh tantangan dan turbulensi.

Seperti diketahui, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa stabil di level 5% selama periode 2023-2024. Sementara itu, Bank Dunia dan ADB juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5% pada 2023.

Sri Mulyani pun berterima kasih kepada semua masyarakat yang terus bekerja keras dalam menjaga Indonesia.

“Mari kita terus lanjutkan dan tingkatkan berbagai upaya ini untuk membangun Indonesia ke depan..!” tegasnya.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Pulau Maluku dan Papua, yaitu mencapai 6,94%. Sementara, Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian, yaitu mencapai 57,05%.

Dari segi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan menjadi kontributor terbesar dari PDB tahun 2023, yaitu sebesar 13,96%, diikuti oleh sektor pertambangan https://pembangkitkuku.com/dan penggalian 6,12%.

Prabowo Janji Naikkan Gaji Guru, ASN, dan TNI/Polri

SHARE  

Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat debat Capres di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). (Tangkapan layar Youtube KPU) Foto: Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat debat Capres di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). (Tangkapan layar Youtube KPU)

Jakarta, CNBC Indonesia – Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan memperbaiki kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), termasuk guru dan TNI/Polri. Dia mengatakan perbaikan kesejahteraan tersebut akan dilakukan dengan cara menaikkan gaji mereka.

“Kami yakin, pendidikan adalah hal strategis, kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk honorer,” kata Prabowo dalam Debat ke-5 Capres, di JCC, Minggu (4/2/2024).

Prabowo mengatakan peningkatan kesejahteraan tidak hanya dilakukan dengan menaikkan gaji, tetapi juga dengan memperbaiki kompetensi para guru. Perbaikan kompetensi itu dilakukan dengan cara pelatihan dan penataran.

Selain itu, Prabowo menuturkan akan melakukan perbaikan untuk gaji ASN, aparat dan perangkat lainnya, seperti penyuluh pertanian. Dia meyakini perbaikan gaji tersebut akan juga memperbaiki hidup para ASN dan aparat keamanan tersebut.

Baca: Maaf Pak Prabowo! RI Sudah Punya Dana Abadi Budaya

“Dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, Penyuluh Pertanian, di mana harus kita perbaiki gajinya, sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya,” kata dia.

Prabowo mengungkapkan hal itu merupakan strategi transformasi bangsa yang akan dilakukan jika dirinya menjadi presiden. Strategi itu merupakan pengembangan dari dasar pemerintahan saat ini.

“Kita tidak hanya mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita, di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden https://pembangkitkuku.com/sebelumnya,” katanya.

KPK Bongkar Modus Pejabat Kemnaker Tilep Duit TKI, Simak!

SHARE  

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/7/2021). Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri menjadi salah satu kelompok paling rentan masuk di lingkaran pandemi Covid-19. Para pekerja migran sebelumnya sudah melalui serangkaian prosedur prokol kesehatan serta terkonfirmasi negatif covid-19. Setibanya di Indonesia mereka pun harus mengikuti prosedur yang ada di bagian kedatangan Internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 63 pekerja migran dibawa ke RSD. Wisma Atlet, Kemayoran untuk menjalani karantina selama delapan hari. Setelah itu mereka dapat pulang ke daerah asalnya masing-masing. Para pekerja migran berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Sumut, Lampung dan Bali.  (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) Foto: Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/7/2021). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 orang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2012.

Dua tersangka adalah mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman dan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Sistem Proteksi TKI, I Nyoman Darmanta. Sementara 1 orang lainnya adalah Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia.

“KPK mengumumkan dan menetapkan para pihak menjadi tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis, (25/1/2024).

Alex menuturkan kasus korupsi ini terjadi pada 2012. Ketika itu dalam upaya melakukan pengolahan data proteksi TKI, Kemnaker melaksanakan pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).

PILIHAN REDAKSIMau Mundur dari Menteri Jokowi, Segini Harta Mahfud MDKPK Tetapkan 2 Pejabat Kemenaker Tersangka Korupsi Proyek Proteksi TKIKPK Tahan Politikus PKB Reyna Usman di Kasus Korupsi Kemenaker

Reyna selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker kemudian mengajukan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Sementara Nyoman Darmanta ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK).

Pada Maret 2012, Reyna, Nyoman dan Karunia bertemu untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri untuk proyek ini. Pertemuan itu juga menyepakati proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan Karunia.

Alex mengatakan penyidik menduga sejak awal lelang proyek ini sudah dikondisikan untuk memenangkan perusahaan milik Karunia. Karunia diduga menyiapkan 2 perusahaan yang seolah-olah bersaing dalam lelang.

“Pengkondisian diketahui sepenuhnya oleh IND (Nyoman) dan RU (Reyna),” kata Alex.

Alex mengatakan karena adanya persekongkolan tersebut, pelaksanaan proyek menjadi tidak maksimal. Dia mengatakan terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat perintah kerja, di antaranya komposisi software dan hardware.

Meski hasil pekerjaan tidak selesai, namun Nyoman selaku PPK tetap memerintahkan pembayaran untuk Karunia dilunasi 100%. “Kondisi faktual dimaksud belum dilakukan instalasi pemasangan hardware dan software sama sekali untuk yang menjadi basis penempatan TKI di Malaysia dan Arab Saudi,” kata Alex.

Alex mengatakan dari penghitungan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara Rp 17,6 miliar.

Setelah pengumuman tersangka ini, KPK langsung melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhadap Reyna dan Nyoman. Karunia sebenarnya juga dipanggil hari ini, namun meminta penjadwalan ulang. Alex meminta Karunia untuk koperatif saat panggilan selanjutnya.

Bahlil Tuding Asing Lobi Capres Buat Buka Ekspor Bijih Nikel

SHARE  

Bahlil Lahadalia dalam acara Konferensi Pers Kinerja Investasi Tahun 2023. (Tangkapan layar Youtube Kementerian Investasi - BKPM) Foto: Bahlil Lahadalia dalam acara Konferensi Pers Kinerja Investasi Tahun 2023. (Tangkapan layar Youtube Kementerian Investasi – BKPM)

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menduga ada pihak asing yang melobi ke salah satu Calon Presiden (capres). Khususnya untuk menghentikan program hilirisasi nikel yang saat ini digencarkan Presiden Joko Widodo.

Kecurigaan tersebut berawal ketika beberapa negara seperti China, Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya disebut gagal melobi Presiden Joko Widodo untuk kembali membuka keran ekspor bijih nikel.

“Karena tak bisa lobi Pak Jokowi, Pak Luhut dan saya. Maka lobi lah pada calon pemimpin lain untuk segera kita setop atau membuka kembali ekspor (bijih) nikel. Jadi bapak ibu silahkan simpulkan sendiri yang betul-betul mementingkan kepentingan nasional siapa,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Rabu (24/1/2024).

Bahlil mengungkapkan akibat kebijakan larangan ekspor bijih nikel beberapa waktu lalu, Uni Eropa kemudian membuat Undang-Undang atau aturan dimana untuk membangun pabrik baterai, maka harus dekat dengan lokasi pabrik mobilnya.

Baca: 5 Negara Tiba di Bulan, Ini Alasan Manusia Jajah Satelit Bumi

“Supaya negara-negara penghasil sumber daya yang bahan baku mobil itu tidak mempunyai pabrik baterai. Itu pertarungannya ke situ,” kata dia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Fadhil Hasan mengkritik konsep hilirisasi nikel yang saat ini digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab kebijakan ini hanya menguntungkan satu negara tertentu yakni China.

Fadhil menilai kebijakan larangan ekspor nikel untuk kegiatan hilirisasi di dalam negeri bisa berdampak bagi Indonesia di kemudian hari. Terutama apabila cadangan nikel dalam negeri mulai menipis lantaran adanya kegiatan eksploitasi yang cukup masif.

“Pada satu saat cadangan nikel kita itu menipis akan habis, bagaimana kemudian kelanjutan dari pada smelter-smelter yang akan dioperasikan di Indonesia. Ini tentunya kan kita memerlukan impor kalau misalnya sekarang kita larang ekspor negara lain pada saatnya mungkin tidak akan melakukan ekspor nikel ke kita,” kata dia dalam acara Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (21/12/2023).

Baca: Ramai Gibran & Tom Lembong Soal Nikel, Anak Buah Luhut Bilang Gini

Menurut Fadhil alih-alih melanjutkan kebijakan larangan ekspor nikel ala Jokowi, pihaknya mengusung instrumen lainnya dalam menggenjot program hilirisasi di dalam negeri. Salah satunya dengan menaikkan pajak ekspor untuk komoditas bijih nikel.

“Larangan ekspor itu mungkin tepat untuk nikel tapi itu bukan hanya satu satunya instrumen yang digunakan, tadi sudah disampaikan bahwa ada instrumen yang menurut pendapat saya itu tepat kita menerapkanhttps://pembangkitkuku.com/ pajak ekspor,” katanya.

7 Tahun Jadi Anak Buah Jokowi, Apa Prestasi Tom Lembong?

SHARE  

Chief of Indonesia's Investment Coordinating Board (BKPM) Thomas Lembong gestures as he talks during an interview with Reuters at his office in Jakarta, Indonesia, March 27, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan Foto: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) Thomas Lembong (REUTERS/Willy Kurniawan)Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia-Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong tengah menjadi sorotan. Gara-garanya nama Tom Lembong disebut oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di dalam debat Pemilihan Presiden 2024.

Dikutip dari berbagai sumber, Thomas adalah profesional yang malang melintang di dunia investasi dan bisnis. Lulusan Universitas Harvard ini pernah berkarier di Deutsche Bank Jakarta 1998-1999, hingga menjadi wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPB).

Tom mulai terjun ke dunia politik ketika menjadi penasihat ekonomi dan menuliskan pidato untuk Joko Widodo yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kedekatan Tom Lembong dengan mantan Wali Kota Solo ini berlanjut ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden periode 2014-2019.

Tom pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016. Jabatan terakhirnya di kabinet Jokowi adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019. Berikut ini merupakan sejumlah pencapaian yang pernah ditorehkan Tom lembong ketika menjadi bawahan Jokowi.

Baca: Harga Nikel Anjlok, Tom Lembong: Gegara Hilirisasi RI Ugal-ugalan!

Pembisik Pidato Jokowi

Tom Lembong adalah sosok yang kerap kali membantu menyusun pidato Presiden Jokowi. Dari beberapa pidato, ada salah satu pidato Jokowi yang paling mengguncang dunia. Pidato tersebut disusun oleh Tom Lembong bersama Mensesneg Pratikno.

Pidato ini disampaikan dalam forum Annual World Bank – IMF Meeting 2018, di Bali, Indonesia. Pidato ini mengutip kata-kata terkenal dalam film seri Games of Thrones.

“Winter is Coming” digunakan oleh Presiden Joko Widodo saat menggambarkan mengenai banyaknya masalah perekonomian dunia. Hampir seluruh delegasi memberikan standing applause terhadap pidato yang diberikan oleh Presiden tersebut.

Dalam pidatonya, Jokowi menggambarkan hubungan negara-negara maju seperti persaingan antar kerajaan yang terjadi dalam film tersebut, “Seiring perputaran roda, satu Great House tengah Berjaya, sementara House yang lain menghadapi kesulitan dan setelahnya, House yang lain Berjaya, dengan menjatuhkan House yang lain” ungkapnya.

“Yang penting adalah kekuatan bersama untuk mengalahkan Evil Winter agar bencana global tidak terjadi. Agar dunia tidak berubah menjadi tanah tandus yang porak poranda yang menyengsarakan kita semua,” kata Jokowi.

Baca: Namanya Disebut Gibran, Tom Lembong Pernah Pimpin 2 Emiten Ini

Ambil Alih OSS

Ketika menjabat Kepala BKPM, Thomas Lembong mengambil alih operasional sistem perizinan tunggal secara online (Online Single Submission/OSS) dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. OSS merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diluncurkan pemerintah untuk memudahkan investasi di Indonesia.

Thomas mengatakan BKPM mengambil alih operasional OSS, karena tidak berjalan mulus dan menemui banyak kendala. “Kami akan segera ambil alih OSS dari Menko Ekonomi. Saya kira sudah diketahui bahwa penerapan OSS ini masih jauh dari mulus dan banyak masalah,” kata Thomas di kantor BKPM, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Thomas menceritakan pengambilalihan operasional ini bukan tanpa kendala. Menurut dia saat itu, BKPM telah mengajukan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk pengelolaan sistem ini, namun baru disetujui Rp 100 miliar. “Saya sudah tindak lanjuti soal anggaran ini langsung ke Menkeu, nanti akan dipenuhi langsung dari kantong anggaran lainnya,” imbuh dia.

Baca: Cerita Tom Lembong Pernah Dengar Jokowi Marah & Sebut Bodoh

Realisasi Investasi Bagus?

Di bawah Thomas Lembong, kinerja BKPM yang dilihat dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia mengalami fluktuasi. Pada kuartal I 2018, PMA tumbuh 12,27% secara year on year. Namun, realisasi PMA di sisa tahun 2018 justru mengalami penurunan.

Pada Q2 2018, realisasi investasi turun 12,92%, lalu pada Q3 kembali turun 20,23% dan Q4 turun 11,61%. Tren investasi yang turun itu mulai membaik pada awal tahun 2019 dan pada triwulan ke-3 tahun 2019 baru naik menjadi 9,61%.

Thomas Lembong ketika itu mengungkapkan lesunya investasi akibat banyak faktor. Di antaranya pelemahan rupiah hingga defisit neraca dagang. “Penguatan dolar di pasar global, terjadinya negatif neraca perdagangan periode Januari-September 2018, perang dagang AS dengan Tiongkok dan negara lain menyebabkan investor bersifat wait and see dan menunda realisasi investasi yang sudah direncanakan sehingga realisasi triwulan III-2018 turun,” Kata Tom di Gedung BKPM, Selasa (30/10/2018).

Baca: Heboh Gibran Vs Tom Lembong, Anak Buah Luhut Turun Gunung!

Lembong di Akhir Masa Jabatan

Di akhir masa jabatan periode pertama Presiden Jokowi, Thomas Lembong menyatakan puas dengan kinerja ekonomi pemerintahan. Dia mengatakan kondisi global dalam 5 tahun ini memang relatif sulit. “Mengingat 5 tahun terakhir kondisi global cukup sulit, saya sebenarnya cukup puas. Yah lumayan lah dengan prestasi-prestasi kita,” ujar Lembong Kamis (17/10/2019).

Thomas menilai bagusnya kondisi ekonomi Indonesia itu dapat dilihat karena Indonesia berhasil menjadi negara tujuan investasi. Indonesia, kata dia, masuk menjadi 5 negara terbaik tujuan investasi.

“Hampir semua survei, Indonesia selalu masuk top 5 destinasi Investasi di dunia yang paling prospek. Minimum top 7 tapi hampir https://pembangkitkuku.com/semuanya top 5,” ujarnya.

Mentan Serang Balik Mahfud dan Cak Imin, Beberkan Data Ini

SHARE  

Mentan Amran Sulaiman. (Dok. Kementan) Foto: Mentan Amran Sulaiman. (Dok. Kementan)

Jakarta, CNBC Indonesia – Debat Cawapres 2024 ternyata menjadi perhatian Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Menurut Amran ada beberapa pernyataan terkait sektor pertanian yang menurutnya tidak tepat dan perlu diluruskan.

“Kami menyayangkan beberapa data tidak di kroscek secara detil yang kami kawatirkan bisa menyebabkan disinformasi di masyarakat,” tegas Amran dalam keterangannya, Senin (22/1/2024).

Baca: Mahfud & Imin Serang Food Estate Bertubi-tubi, Gibran Balas Ini

Untuk yang pertama, Amran mengkritik Cawapres Mahfud MD bilang bahwa “Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar, pasti ada yang salah“. Amran menjelaskan, bahwa tema besar pembangunan pertanian Indonesia tahun 2024 adalah transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern, dengan maksud agar seluruh proses aktivitas pertanian menggunakan alat mesin pertanian modern. Contoh penggunaan rice transplanter, combine harvester, Rice Milling Unit (RMU) dan seterusnya.

Gagasan besarnya bertujuan menekan biaya produksi 50-60%, meningkatkan produktifitas 20-30%, planting index 1-2, peningkatan mutu, mengurangi looses, dan petani mampu bertransformasi ke sektor pertanian lainnya seperti perbibitan, perbengkelan, RMU dan dryer. Pemerintah berharap dengan ini secara otomatis jumlah petani tradisional berkurang, namun kesejahteraan petani meningkat. Ini terbukti dengan tercapainya Nilai Tukar Petani (NTP) 117,76 tertinggi dalam sejarah pertanian Indonesia.

Amran pun menjelaskan berbeda dengan klaim Mahfud tersebut, justru dalam beberapa tahun terakhir nilai dan volume subsidi pupuk menurun, yang diakibatkan penurunan jumlah nilai subsidi dan kenaikan harga bahan baku pupuk.

Data menunjukkan bahwa sejak 2019, tren alokasi subsidi pupuk Indonesia menurun dari Rp 34,1 triliun menjadi Rp 31,1 triliun pada 2020, dan terus menurun hingga Rp 25,3 triliun pada 2023.

Juga dari jumlah volume yang diberikan rata-rata sekitar 9 juta ton hingga hanya mampu 6,1 juta ton pada tahun 2023. Terkini kemampuan subsidi pemerintah hanya 4,7 juta ton (2024). Hal ini akibat bahan baku yang semakin mahal, yakni Harga DAP (Diamonium Fosfat) mengalami kenaikan sebesar 76,95%, sedangkan harga pupuk urea naik hingga sebesar 235,85%.

Kenaikan harga pupuk yang mempengaruhi volume pupuk pupuk subsidi tersbut disebabkan pandemi covid-19 dan terjadinya perang Rusia-Ukraina yang berujung pembatasan Ekspor Bahan Baku yang Dilakukan Rusia, Ukraina dan China. Saat ini ketiga negara tersebut adalah pengekspor dua jenis bahan baku pupuk NPK, yakni Fosfor (P) dan Kalium (K) terbesar.

“Namun saat ini Presiden Joko Widodo telah menambahkan anggaran subsidi pupuk hingga Rp 14 triliun karena ekonomi makin pulih dan harga bahan baku pupuk mulai stabil,” ucapnya.

Hal lainnya, pernyataan tentang penurunan jumlah petani yang diungkap Mahfud dan Cawapres lainnya Muhaimin Iskandar juga dinilai tidak tepat.

“Data Sensus Pertanian 2023 yang menunjukan bahwa dalam 10 tahun terakhir jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) mampu meningkat 8,74%,” jelasnya.

Meskipun ada kondisi jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) menurun sebesar 7,45%, hal itu lebih dikarenakan usaha pertanian makin efisien karena meningkatnya penggunaan alat dan mesin pertanian yang menekan jumlah tenaga kerja. Justru hal ini menunjukkan keberhasilan transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Penggunaan mekanisasi berhasil membuat efisiensi waktu pengolahan lahan hingga 97,4%.

“Sebagai contoh, dulu bertanam butuh 20 orang untuk 1 hektare, kini cukup satu orang selama 5 jam. Begitu pula panen dengan combine harvester cukup 2 orang per hektar selama 4 jam. Ini sangat efisien!,” tegasnya.

Sebagai informasi, level mekanisasi pertanian Indonesia terus naik dimana pada tahun 2015 yang lalu hanya 0,5 Horse Power (HP) per hektare, Tahun 2018, level mekanisasi pertanian Indonesia meningkat menjadi 1,68 HP per hektar dan terus naik tahun 2021 mencapai 2,1 HP dan dipredisksi tahun ini menjadi sekitar 3,5HP/ha. Pemerintah menargetkan level mekanisasi Indonesia mampu setara dengan Jepang, Taiwan dan negara lainnya.

Selain itu Amran juga menyampaikan data BPS dalam Sensus Pertanian 2023 bahwa Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) meningkat 35,54%. Selain itu jumlah petani milenial yang berumur 19-39 tahun meningkat menjadi 6,183,009 orang atau sekitar 21,93% dari total petani Indonesia.

“Petani milenial saat ini 16,78 juta orang menurut data BPS terkini, dan terus akan bertambah. pemerintah terus mendorong regenerasi petani dan terlihat berbagai program kita memberi dampak positif,” jelasnya.

Selanjutnya, Amran juga menyoroti pernyatan Muhaimin Iskandar bahwa impor pertanian yang semakin meningkat dan peran pertanian yang semakin menurun.

Menurut Amran, masyarakat tidak bisa melihat kondisi perdagangan komoditas pertanian hanya dengan melihat satu komoditas, menurutnya kinerja perdagangan ekspor impor dilihat dari neraca perdagangan antara jumlah total nilai yang diekspor dikurangi dengan jumlah total nilai impor.

Data neraca perdagangan komoditas pertanian indonesia selalu menunjukan neraca positif dan menguntungkan. Mentan Amran menjelaskan bahwa selama 5 tahun periode awal jabatannya sebagai Mentan PDB sektor pertanian secara konsisten menunjukkan tren positif. Berdasarkan harga konstan 2010 (BPS), pada 2013, PDB sektor pertanian sebesar Rp847,8 triliun dan terus meningkat masing-masing menjadi Rp880,4 triliun pada 2014, dan Rp906,8 triliun pada 2015. Pada 2016 dan 2017, PDB sektor pertanian kembali meningkat menjadi Rp936,4 triliun dan Rp969,8 triliun.

Hal yang sama juga terjadi pada 2018, di mana PDB sektor pertanian meningkat menjadi Rp1.005,4 triliun. Bahkan ditengah pandemi covid 19 dan ancaman krisis pangan dunia, kontribusi PDB sektor pertanian sempit terhadap PDB Indonesia tahun 2019 sebesar 9,40%, kemudian menjadi 10,20% tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 9,85%.

“Besaran PDB pertanian atas dasar harga berlaku adalah Rp 718,4 triliun dari besaran PDB nasional atas dasar harga berlaku pada kuartal III-2023 sebesar Rp 5.296 triliun. Ingat kita baru melewati masa pandemi covid-19 dan ancaman el nino yang kuat. Pertanian mampu tumbuh dan berkontribusi baik,” tuturnya.

Salah satu faktor yang mendongkrak peningkatan PDB pertanian Indonesia adalah meningkatnya ekspor. Pada kurun waktu yang sama, peningkatan ekspor diperkirakan mencapai 9-10 juta ton. Jika pada 2013 ekspor hanya mencapai 33 juta ton, maka pada 2018 ekspor pertanian mencapai 42 juta ton. Dari sisi nilai, ekspor juga meningkat pesat. Nilai ekspor 2018 mencapai Rp499,3 triliun, atau meningkat 29,7% dibandingkan 2015.

“Ada peningkatan nilai ekspor sebesar Rp1.764 triliun pada kurun waktu 2015-2018,” terang Mentan Amran.

Berdasarkan catatan BPS, Amran https://pembangkitkuku.com/memaparkan neraca perdagangan hasil pertanian Indonesia pada kurun waktu 2014 – 2013 memiliki neraca positif dengan nilai Rp 11,681 triliun.

Panas! Cak Imin Balas Sindiran Gibran: Anda Cuma Ngulang

SHARE  

Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyampaikan gagasanya saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Minggu, (21/1/2024). (Tangkapan Layar Youtube KPU RI) Foto: Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyampaikan gagasanya saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Minggu, (21/1/2024). (Tangkapan Layar Youtube KPU RI)

Jakarta, CNBC Indonesia – Muhaimin Iskandar, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 membalas sindiran Gibran Rakabuming Raka dalam debat yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024)

Sebelumnya Gibran menyindir Cak Imin karena melihat catatan dalam paparannya. Cak Imin pun kemudian membalas.

“Yang anda sampaikan mengulang apa yang saya sampaikan,” kata Imin.

Menurut Imin, potensi pertanian di dalam negeri sangat besar. Hanya saja pemerintah tidak mengoptimalkan potensi yang sudah ada, baik secara pasokan maupun permintaan.

“Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali jumlah masih sangat besar, potensi tanah subur banyak, di sisi lain kita memiliki kebutuhan pangan pasar luar biasa,” paparnya.

Menurut Imin, pemerintah tidak boleh diam melihat kondisi sekarang. “Jangan terlalu normatif https://pembangkitkuku.com/mengatasi keadaan,” tegas Imin.

Efek Buruk ‘Resesi Seks’ China, Jumlah Penduduk Usia Bekerja Menyusut

SHARE  

Seorang anak, bek tengah, bereaksi di tengah kerumunan di sebuah pusat perbelanjaan di Beijing pada 30 Desember 2023. Populasi Tiongkok turun 2 juta orang pada tahun 2023 dalam penurunan tahunan kedua berturut-turut seiring dengan penurunan angka kelahiran dan lonjakan kematian. (AP Photo/Ng Han Guan) Foto: Seorang anak, bek tengah, bereaksi di tengah kerumunan di sebuah pusat perbelanjaan di Beijing pada 30 Desember 2023. Populasi Tiongkok turun 2 juta orang pada tahun 2023 dalam penurunan tahunan kedua berturut-turut seiring dengan penurunan angka kelahiran dan lonjakan kematian. (AP/Ng Han Guan)

Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar penurunan populasi di China masih terus jadi sorotan. Terbaru, badan statistik menyebut jumlah penduduk usia bekerja di negara ini pun dilaporkan menyusut.

Kondisi ini berarti akan semakin sedikit jumlah orang yang dapat membiayai sebagian penduduk lainnya. Meski jumlah penduduk di China juga terus menurun. 

Biro statistik China mengumumkan, jumlah penduduk usia 16-59 tahun menyumbang 61,3% tahun lalu. Jumlah tersebut menurun dari tahun 2022 yakni 62%. Demikian dilansir CNBC Internasional, Sabtu (20/1/2024).

Pada 2023, jumlah populasi menurun 2 juta orang menjadi 1,41 miliar orang. Total penurunan itu jadi yang terbesar dari tahun sebelumnya yakni 850 ribu orang.

Perubahan ini juga mempercepat adopsi teknologi di banyak pekerjaan. Selain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja juga sebagai cara perusahaan untuk lebih efisien dalam hal pengeluaran.

Baca: “Resesi Seks” Bikin Pening Xi Jinping, Ekonomi China Dalam Bahaya

“Mulai dari otomatisasi dan robotika hingga digitalisasi dan AI, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas serta menghemat biaya,” tulis laporan tersebut.

Namun China masih bisa menggenjot populasi usia kerjanya. Yakni dengan melakukan peningkatan pada pendidikan kejuruan, memanfaatkan kelebihan pasokan tenaga kerja di desa serta menaikkan usia pensiun.

China juga mengalami tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Tahun 2023 menjadi rekor tertinggi jumlah orang tak bekerja lebih dari 20%.

Faktor yang melatarbelakangi peningkatan pengangguran adalah karena ekonomi yang melambat serta ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan yang tidak sesuai.

Dalam laporan pusat statistik, jumlah pengangguran terbesar berada di kelompok usia 16-24 tahun sebesar 14,9%. Sementara untuk kelompok usia 25-29 tahun sebesar 6,1% dan 3,9% untuk usia 30-59 tahun.

Sebagai catatan ada 60% pada populasi 16-24 tahun yang tak masuk laporan. Sebab orang-orang tersebut tercatat masih menempuh pendidikanhttps://pembangkitkuku.com/ sekolah.

Bukan Presiden, Jokowi Pastikan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat!

SHARE  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Vo Van Thuong, di Istana Kepresidenan Hanoi, Vietnam, Jumat (12/1/2024). (Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden) Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Dokumentasi Rusman/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo memastikan gubernur Daerah Khusus Jakarta akan dipilih oleh rakyat, bukan oleh kepala negara sebagaimana tertuang dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal itu dipastikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Baca: Seleksi CASN 2024, DPR Minta Honorer Diutamakan



Presiden sampaikan dengan tegas bahwa untuk gubernur Daerah Khusus Jakarta dipilih oleh rakyat,” kata Anas kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Anas mengatakan, wacana pemilihan gubernur DKJ oleh presiden muncul dalam daftar isian masalah RUU DKJ. Akan tetapi, presiden sudah mengambil keputusan.

“Yang muncul salah satunya dipilih oleh presiden, tapi bapak presiden putuskan bahwa pemilihan gubernur DKJ dipilih rakyat,” kata Anas.

Lebih lanjut, dia memastikan DIM itu sudah diubah. Semua itu menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk kemudian disampaikan ke DPR RI.

“Pak Mendagri itu ya, iya Pak Mendagri ya,” ujarnya.

Seperti dikutip CNN Indonesia, DPR resmi mengesahkan RUU tentang DKJ menjadi beleid inisiatif DPR melalui Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus yang memimpin rapat menyebut delapan fraksi setuju dengan catatan terkait RUU DKJ disahkan menjadi inisiatif DPR. Mereka yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP.

Dengan demikian, dari sembilan fraksi di parlemen, hanya PKS yang menolak. PKS salah satunya menyoroti dan menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi Ibu Kota Indonesia.

Beleid itu mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh presiden alias tidak melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Demikian tertuang dalam Pasal 10 bab IV RUU DKJ.

“Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD,” demikian bunyi pasal 10 ayat (2).

RUU DKJ juga mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur itu akan diatur melalui Peraturan https://pembangkitkuku.com/Pemerintah.