Terbatasnya Ketersediaan pupuk yang murah, obat-obatan pertanian yang sulit didapat hingga sewa lahan yang mahal menjadi alasan jumlah petani terus berkurang. Imbasnya komoditi seperti padi banyak ditinggalkan para petani.
Anton mengatakan pentingnya peningkatan pengetahuan pertanian terkait teknologi hingga penggunaan bibit unggul dan perluasan lahan untuk meningkatkan daya tarik sektor pertanian. Selain itu Anton mengatakan pentingnya kurikulum pendidikan pertanian untuk diarahkan agar pelajar atau mahasiswa dapat menjadi praktisi pertanian.
Apa saja yang persoalan sektor pertanian RI? apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan pertanian RI? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Menteri Pertanian RI 2004-2009, Anton Apriyantono dan Tokoh Inspiratif Petani Milenial, Fahmi Maulana dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 07/12/2023)
Saksikan live streaming program-program CNBC Indonesia TV lainnya di sini
Ancaman ini bukan tanpa sebab. Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa salah satu negara bekas republik Soviet itu sedang berada dalam bahaya karena keinginannya untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE).
Pernyataan Lavrov disampaikan dalam konferensi tingkat menteri yang diadakan oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), organisasi keamanan regional terbesar di dunia pada akhir November lalu.
“Memorandum Kozak, yang seharusnya bisa menyelesaikan situasi di Moldova 20 tahun lalu, adalah salah satu upaya yang gagal untuk menyelesaikan masalah akut di benua kita berdasarkan prinsip-prinsip OSCE,” kata Lavrov, dikutip Newsweek.
“Pada saat itu, NATO dan Uni Eropa Brussels secara tidak sengaja ‘menorpedo’ dokumen tersebut…. Faktanya, Moldova ditakdirkan untuk menjadi korban berikutnya dalam perang hibrida melawan Rusia yang dilancarkan oleh Barat.”
Sementara Kementerian Luar Negeri Moldova pun mengecam komentar Lavrov, menyebut invasi Rusia ke Ukraina “brutal” dan mengatakan bahwa Moldova “telah merasakan seluruh upaya destabilisasi yang dilakukan Rusia terhadap kami.”
“Pernyataan Rusia, baik hari ini atau sebelumnya, adalah bagian dari serangkaian tindakan permusuhan yang coba diterapkan Federasi Rusia terhadap negara kami selama 30 tahun terakhir,” bunyi pernyataan tersebut.
“Untungnya, selama ini, negara-negara mitra di Barat telah berada di pihak kita, membantu kita mengatasi ancaman-ancaman ini dengan sukses.
“Mengingat Menteri Lavrov masih hadir pada pertemuan tingkat menteri OSCE, kami berharap pesan kami, yang jelas dan tajam, akan dapat dipahami olehnya juga: Republik Moldova, tidak dapat diubah lagi, menuju Eropa dan hari ini, lebih dari sebelumnya, kami mendesak penarikan seger dan tanpa syarat pasukan Rusia dari wilayah kami.”
Pada Juni 2022, Uni Eropa (UE) dan negara-negara anggotanya memberikan dukungan penuh kepada Moldova dan memberinya status kandidat. Dukungan tersebut ditegaskan kembali pada Maret tahun ini, dengan UE dan anggotanya berjanji untuk terus memberikan dukungan keamanan dan ekonomi kepada Moldova sambil menunggu jalan menuju aksesi.
Sementara Memorandum Kozak adalah rencana tahun 2003, yang diusulkan oleh Rusia, yang berupaya menyelesaikan hubungan antara Moldova dan Transnistria, wilayah separatis yang memisahkan diri dari Moldova pada tahun 1990. Memorandum tersebut akhirnya ditolak oleh Vladimir Voronin, yang saat itu menjadi presiden Moldova.
Pada tanggal 24 November, para pejabat Rusia mengecam Moldova dan mengancam akan membalas setelah parlemen negara tersebut memutuskan untuk ikut serta dalam sanksi UE terhadap Rusia sehubungan dengan perang di Ukraina.
Langkah Moldova ini merupakan bagian dari upaya untuk mengubah undang-undang sehingga negara tersebut dapat mengajukan upaya untuk bergabung dengan UE.
Pebisnis berusia 68 tahun ini pesimistis ‘kiamat’ perubahan iklim masih dapat dicegah oleh penduduk dunia. Miliarder tersebut yakin ‘batas’ pemanasan global 2 derajat Celcius bakal ditembus dalam beberapa tahun ke depan.
Saat ini, dunia sudah lebih hangat 1,1 derajat Celcius dibanding periode pra-industri. Ini terjadi sebagai dampak dari pembakaran bahan bakar fosil serta penggunaan energi dan lahan yang tidak seimbang.
“Untungnya, kita mencapai cukup perkembangan sehingga skenario ekstrem seperti 4 derajat Celcius tak akan terjadi, tetapi sedihnya sasaran 2 derajat Celcius pasti akan terlewati. Karena itu, adaptasi harus menjadi prioritas,” kata Gates dalam wawancara dengan CNBC International beberapa waktu lalu.
Bumi dalam setahun terakhir terus mencetak rekor suhu terpanasnya. Berbagai bencana terkait perubahan iklim juga makin sering terjadi di berbagai lokasi di dunia.
“Kita akan melalui pemanasan, kemungkinan besar di atas sasaran kita. Di sini adaptasi penting, yaitu di tengah pemanasan global yang bisa dilakukan yang tidak mahal, seperti sistem peringatan yang lebih baik untuk peristiwa terkait cuaca atau data yang lebih baik agar petani tahu waktu terbaik untuk mulai menanam,” kata Gates.
Ia mengatakan fokus dunia harus membantu warga dunia yang paling miskin untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan berusaha untuk menekan dampak terhadap ekosistem pada level minimum.
Gates masih optimistis terhadap peluang generasi manusia di masa depan meski berhadapan dengan krisis iklim.
“Masih banyak hal luar biasa yang muncul dari inovasi manusia, obat yang lebih baik, AI [kecerdasan buatan] yang bisa membantu mendidik anak-anak. Pada saat yang sama, ada polarisasi, krisis iklim, sangat dinamis,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam konferensi perubahan iklim COP28 di Dubai beberapa waktu lalu, perwakilan dari negara di seluruh dunia untuk pertama kalinya meninjau keberhasilan pencapaian sasaran di Perjanjian Paris 2015.
Dalam kesepakatan 8 tahun lalu, perwakilan negara-negara menetapkan sasaran “membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius, atau lebih baik 1,5 derajat Celcius, dibanding level periode pra-industri.”
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa penerapan sistem gaji tunggal itu akan dilakukan seiring dengan peningkatan gaji para aparatur sipil negara (ASN). Maka, ia menekankan kebijakan itu tentu akan terkait dengan masalah fiskal, baik di pusat maupun daerah. Karenanya, harus diperhitungkan dengan matang.
Selain itu, Anas juga masih mempertanyakan penerapan single salary, maupun perbaikan remunerasi ASN itu, apakah betul-betul mampu meningkatkan kinerja para PNS dan PPPK. Sebab, yang akan menjadi sorotan ke depan adalah kinerja ASN itu sendiri dengan perbaikan pendapatannya.
“Kan ujungnya kinerja, apakah dengan gaji besar kinerja meningkat apa enggak. Nah apalagi single salary dalam arti gaji sama, kalau itu nanti menjadi tidak adil yang kerja dapat sedikit yang gak kerja bagaimana,” kata Anas saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta pada akhir November lalu.
Perbaikan remunerasi bagi para ASN ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi aturan baru pengganti UU No. 5/2014. Maka, pemerintah kini tengah merumuskan aturan turunannya dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk detail pelaksanaannya.
Dalam rapat dengan Komisi II, Anas menjelaskan pemerintah menyiapkan dua peraturan pemerintah untuk menjadi aturan turunan UU ASN. Aturan pertama mengatur tentang manajemen ASN. Sementara aturan kedua mengatur tentang pendapatan ASN, yakni PP penghargaan, pengakuan dan anggaran manajemen ASN.
PP mengenai penghargaan UU ASN mengatur tentang bonus dan insentif yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Anas mengklaim PP tersebut juga akan memperbaiki sistem gaji ASN.
“Terkait perbaikan kesejahteraan, komponen kesejahteraan ASN telah diperbaiki dalam UU ASN,” katanya.
Anas menjelaskan di dalam aturan itu, pendapatan untuk ASN kan dibagi menjadi beberapa komponen. Di antaranya penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan, fasilitas, dan jaminan sosial,. Selain itu, aturan tersebut juga akan mengatur tentang lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri dan bantuan hukum.
Anas mengatakan untuk penghasilan, pemerintah akan membaginya menjadi dua, yaitu gaji dengan insentif. Dia bilang insentif atau bonus tersebut akan didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu.
“Tunjangan akan diberikan dengan skema fleksibel benefit, dan terkait jaminan sosial khususnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan dengan skema kontribusi,” pungkas Anas.
Sebelumnya kondisi jalan diprotes warga karena truk kerap melintas pada siang hari. Kini giliran para pengendara truk yang memarkir kendaraannya di sepanjang jalan tersebut.
Kejadian tersebut telah terpantau sejak semalam sebelumnya sehingga menimbulkan macet total di sekitar lokasi perumahan.
Aksi parkir dan blokir oleh supir truk tambang untuk menuntut dibukanya kembali akses masuk jalan raya parung panjang bagi truk kosongan di siang hari.
Sebelumnya, ada uji coba truk kosong tidak boleh masuk jalan raya pada siang hari dan boleh mengaksesnya pada malam hari selama 7 hari dan berakhir kemarin (8/12/2023).
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, masalah tersebut belum selesai hingga menjelang siang hari ini.
Ketua Komisi Minerba Apindo, Hendra Sinadia mengapresiasi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan DHE SDA. Meski di sisi lain pelaku usaha cukup dikagetkan terkait perpanjangan masa evaluasi atas implementasi PP No. 36/2023 tentang DHE SDA.
Sementara Head Industri Regional BSI, Imanudin menilai pentingnya memastikan evaluasi DHE SDA selain juga berdampak positif ke Devisa namun juga tidak memberatkan eksportir. Dimana DHE SDA hendaknya diterapkan sesuai dengan sektor sehingga penempatan DHE tidak mengganggu cashflow pengusaha.
Seperti apa urgensi perpanjangan evaluasi DHE SDA? Bagaimana dampaknya ke pelaku usaha? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Ketua Komisi Minerba Apindo, Hendra Sinadia dan Head Industri Regional PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), Imanudin dalam Closing Bell,CNBCIndonesia (Kamis, 07/12/2023)
Saksikan live streaming program-program CNBC Indonesia TV lainnya di sini
Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal : Ratna Ningrum
Direktur Pengembangan Bisnis : Rudi Purnomo
Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health & Environment : I Ketut Pasek Senjaya Putra
Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto
Selain itu, dalam RUPS tersebut, Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) telah menyetujui usulan restrukturisasi yang akan diajukan kepada para kreditur dalam rangka rencana penyehatan keuangan sebagai langkah untuk memperbaiki kondisi internal dan kinerja perseroan.
Usulan restrukturisasi tersebut mencakup transformasi bisnis melalui 8 stream penyehatan keuangan. Diantaranya, restrukturisasi keuangan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah dan partisipasi publik melalui right issue.
Kemudian, ada fasilitas kredit dengan penjaminan pemerintah, strategic partnership ruas tol, restrukturisasi anak perusahaan, transformasi bisnis, penyelesaian ruas Tol Sumatera, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.
“Seluruh upaya dilakukan oleh Perseroan demi memperbaiki kinerja keuangan dan performa perusahaan secara menyeluruh,” SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (9/12/2023).
Selanjutnya, usulan restrukturisasi tersebut juga direstui oleh seluruh perbankan Himbara dan sebagian perbankan swasta terkait skema restrukturisasi Waskita yang telah mencapai 90% dari nominal outstanding hutang.
“Perseroan menargetkan untuk menyelesaikan proses restrukturisasi pada akhir tahun 2023,” tegasnya.
Menurutnya, persetujuan atas restrukturisasi Waskita merupakan titik penting bagi Waskita untuk dapat segera mengimplementasikan skema restrukturisasi sehingga Perseroan memiliki kemampuan dalam melakukan manajemen cash flow guna menghasilkan siklus kegiatan operasional yang lebih sustain dan prudent.
Hal ini juga dapat membantu Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban kepada seluruh Kreditur baik Perbankan, Pemegang Obligasi, maupun Vendor.
Selain itu, Pemerintah juga terus mendukung upaya penyehatan keuangan Waskita melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan dukungan konstruksi untuk penyelesaian pekerjaan ruas tol Bogor-Ciawi- Sukabumi, Kayu Agung-Kapal Betung dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu.
Dalam pidato sambutan di kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada 2021 lalu, Biden sempat mewanti-wanti ancaman besar bakal melanda Indonesia. Ia menyebut Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan, sehingga tepat jika IKN dipindahkan dari Jakarta.
Menurutnya perubahan iklim adalah ancaman terbesar akibat perubahan iklim yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia. Perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan laut dan akan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian dan kehidupan.
“Jika, pada kenyataannya, permukaan laut naik dua setengah kaki lagi, Anda akan memiliki jutaan orang yang bermigrasi, memperebutkan tanah yang subur,” katanya dalam pidato itu sebagaimana dipublikasikan whitehouse.gov.
“Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air?” tambahnya.
Ucapan Biden ini bukan tanpa alasan. Badan Antariksa AS, NASA ,mengatakan, meningkatnya suhu global dan lapisan es yang mencair membuat banyak kota di pesisir seperti Jakarta menghadapi resiko banjir dan juga luapan air laut yang semakin besar.
NASA mengatakan kenaikan laut global yang rata-rata sebesar 3,3 mm per tahun dan adanya tanda badai hujan makin intens saat atmosfer memanas, akan menjadikan banjir sebagai “hal biasa”. Sejak tahun 1990-an bahkan banjir besar telah terjadi di Jakarta dan musim hujan 2007 membawa kerusakan dengan 70% wilayah terendam.
NASA juga mengunggah gambar landsat yang menunjukkan evolusi Jakarta dalam tiga dekade terakhir. Adanya pembabatan hutan dan vegetasi lain dengan permukaan kedap air di daerah pedalaman di sepanjang sungai Ciliwung dan Cisadane telah mengurangi jumlah air yang dapat diserap.
Ini menyebabkan adanya limpahan serta banjir bandang. Populasi wilayah Jakarta lebih dari dua kali lipat antara tahun 1990 dan 2020 telah membuat lebih banyak orang yang memadati dataran banjir dengan resiko tinggi.
Hal ini kemudian diperparah oleh saluran sungai dan kanal yang menyempit atau tersumbat secara berkala oleh sedimen dan sampah. Sehingga sangat rentan terhadap luapan.
“Pemerasan primitif yang dilakukan Pemerintahan Biden terhadap Kongres bukanlah hal baru, dan memiliki preseden sejarah,” kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, dalam sebuah unggahan di X, dikutip dari Newsweek, Sabtu (9/12/2023).
Unggahan tersebut selanjutnya membahas permintaan Biden kepada Kongres untuk menyetujui lebih banyak bantuan untuk Ukraina di tengah perang yang sedang berlangsung dengan Rusia.
“Sejak Krisis Rudal Kuba, ancaman konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO, yang berubah menjadi Perang Dunia III, tidak pernah begitu nyata,” tulis Medvedev..
“Pemerintah dan anak asuh mereka yang ketakutan pasti akan mendapatkan uang. Jika tidak sekarang, maka di tahun mendatang, mereka akan melanjutkan urusan perang mereka dengan segala cara. Dan untuk adonan ini, aliran darah baru akan mengalir, yang karenanya Biden keluarga dan sampah mereka (Banderite) bertanggung jawab,” kata Medvedev saat Newsweek menghubungi Kementerian Luar Negeri Rusia melalui email untuk meminta komentar.
Adapun unggahan dari Medvedev tersebut muncul tak lama setelah Biden meminta Kongres menyetujui pendanaan keamanan tambahan untuk Ukraina, sebelum anggota parlemen berangkat untuk liburan mendatang.
“Ini tidak bisa ditunda… Terus terang, menurut saya sungguh menakjubkan kita bisa mencapai titik ini sejak awal.”
Tak lama setelah pernyataan Biden, anggota Senat dari Partai Republik memblokir perdebatan mengenai pendanaan Ukraina dan menyerukan isu-isu lain untuk dibahas, seperti keamanan di perbatasan AS-Meksiko.
Sementara itu, dalam sebuah surat kepada Gedung Putih sebagai tanggapan atas permintaan bantuan lebih banyak kepada Ukraina, Ketua DPR Mike Johnson menulis, “Sehubungan dengan permintaan Pemerintah untuk tambahan pendanaan Ukraina, posisi Partai Republik di Kongres telah diartikulasikan dengan jelas sejak 26 Oktober 2023. Pada pada tanggal itu, saya bertemu di Ruang Situasi bersama Anda, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, dan para pemimpin penting lainnya untuk menyampaikan dua prasyarat penting: keamanan di perbatasan kita, dan jawaban kritis mengenai dana yang diminta.”
Johnson menyatakan, “Pertama, saya menjelaskan bahwa pendanaan tambahan untuk Ukraina bergantung pada pemberlakuan perubahan transformatif terhadap undang-undang keamanan perbatasan negara kita…Kedua, saya menjelaskan bahwa Kongres dan rakyat Amerika harus diberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami yang berulang kali mengenai: Strategi pemerintah untuk menang di Ukraina; tujuan yang jelas dan dapat dicapai; transparansi dan akuntabilitas dana pembayar pajak AS yang diinvestasikan di sana; dan sumber daya spesifik apa yang diperlukan untuk mencapai kemenangan dan perdamaian berkelanjutan.”
Xendit optimistis terhadap pertumbuhan transaksi dan volume bisnis industri pembayaran menghadapi tahun Pemilu hingga gejolak ekonomi global. Saat ini Xendit fokus mengembangkan layanan yang mampu mendorong profitabilitas.
Namun demikian, industri payment gateway saat ini masih menghadapi tantangan terkait infrastruktur & inovasi kanal pembayaran hingga perlindungan startup lokal terhadap daya saing pemain asing. Selain itu juga diperlukan upaya peningkatan edukasi layanan pembayaran kepada masyarakat.
Seperti apa prospek dan tantangan bisnis payment gateway di Indonesia? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Managing Director Xendit Indonesia, Mikiko Steven dalam Profit,CNBCIndonesia (Kamis, 07/12/2023)
Saksikan live streaming program-program CNBC Indonesia TV lainnya di sini
