Foto: CNBC Indonesia TV
Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi VI DPR VI mencecar penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bantuan beras yang disalurkan pemerintah. Meski penyaluran bantuan beras itu sempat dihentikan sementara pada 8-14 Februari karena Pemilu 2024, penyaluran bantuan itu tetap dipertanyakan.
Pertanyaan datang dari anggota Komisi VI DPR Amin AK dan Herman Khaeron.
Amin mempertanyakan terkait data bansos yang dinilai tidak memiliki acuan valid. Pasalnya banyak perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan Kemendag.
Menurutnya, memang kenaikan harga beras cenderung melambung ketika Ramadan dan Lebaran, bahkan menjelang Pemilu. Namun yang menjadi sorotan adalah kenaikan harga beras pada pemilu ini yang dinilai terbesar dibandingkan pemilu sebelumnya.
“Setiap pemilu impor besar tinggi tapi ini tertinggi,” ungkapnya.
Meskipun pemerintah telah melakukan impor dalam jumlah yang besar, pertanyaan berikutnya timbul kelangkaan dan harga yang sangat mahal.
“Mestinya, memiliki manajemen bansos yang bagus,” sebutnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Herman Khaeron yang meminta adanya data perbandingan antara harga beras saat Ramadan dan Idul Fitri dengan pemilu.
“Tolong dikeluarkan data ini sehingga kita bisa mengukur, oh tingkat kenaikan harga bukan hanya El Nino karena di-cover tapi juga persoalan lain,” pungkasnya.
Penyaluran bansos beras tersebut memang sempat menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Zulhas menampik ada kepentingan politik di balik bansos beras tersebut.
Zukhas mengatakan, bansos sangat dibutuhkan oleh masyarakat termasuk petani. Pasalnya cuaca kemarau panjang akibat El Nino menyebabkan masa tanam dan panen bergeser dan memengaruhi ketersediaan stok beras.
“Kalau panen bergeser berarti petani nggak tanam beras, berarti petani nggak punya beras. Makanya itu kalau bapak-bapak bagi-bagi beras, pasti diserbu. Artinya banyak masyarakat kita kesulitan. Oleh karena itu bansos diperlukan, pemilu atau tidak pemilu,” tukasnya.
 Foto: Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan saat memberikan pemaparan di DPR RI. (Tangkapan layar Youtube DPR RI)Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan saat memberikan pemaparan di DPR RI. (Tangkapan layar Youtube DPR RI) |
Zulhas menyebut, penghentian bansos tidak dapat dilakukan hanya karena kondisi Pemilu. “Orang rakyatnya nggak tanam padi, nggak tanam, pasti nggak punya beras. Masa karena pemilu kita setop,” imbuhnya.
Zulhas mengungkapkan, minimnya ketersediaan beras bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan di beberapa negara. “Orang nggak tanam padi, susah tanam,” ucapnya.
Kondisi El Nino menyebabkan penurunan jumlah produksi beras Januari-Maret sebesar 2,8 juta ton dibandingkan produksi tahun lalu akibatnya harga gabah naik menembus Rp 8.000 di penggilingan.
Zulhas menambahkan, kenaikan harga beras juga terjadi di India sehingga negara tersebut menghentikan ekspor beras. Sedangkan kenaikan beras Thailand naik 32% per Februari 2024 sebesar US$ 610 dari periode yang samahttps://pembangkitkuku.com/ tahun lalu.